Menakar Prinsip Akuntabilitas

Pertemuan anggota Konsil LSM Sumut.

Oleh: Sugiarto Arif Santoso
Akuntabilitas sebagai suatu prinsip seharusnya berlaku pada semua kalangan baik pemerintah, perusahaan, ONL (organisasi nirlaba) dan badan publik lainnya. Istilah badan publik menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Pada kenyataannya prinsip ini sering dimaknakan hanya dalam konteks yang lebih prosedural administratif.

Continue reading

Advertisements

Good Governance & Pembangunan Berkelanjutan demi Keberdayaan Masyarakat

Konsil LSM 1Berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan, satu elemen mendasar dari pembangunan berkelanjutan adalah sustainability atau keberlanjutan. Keberlanjutan dalam konteks ini diartikan 3 tema besar yaitu keberlanjutan secara lingkungan (environmental sustainability), keberlanjutan secara ekonomi (economic sustainability) dan keberlanjutan pembangunan manusia (human development sustainability).

Continue reading

WASPADAI PSEUDO LSM

Apa Beda LSM yang Sesungguhnya dengan yang Bukan?

ngo_logo

Akhir-akhir ini, organisasi atau sekelompok orang yang menyebut dirinya “LSM” muncul kembali dengan aksi-aksinya yang berseberangan dengan kekuatan masyarakat sipil pro-demokrasi lainnya. Kehadiran LSM ini semakin masif, mengganggu serta meresahkan banyak kalangan. Salah satu yang paling dirugikan dengan ulah “LSM” ini adalah komunitas LSM Indonesia. Akibatnya, reputasi dan kepercayaan terhadap LSM Indonesia jatuh di mata publik. Masyarakat dan para pemangku kepentingan terlanjur membuat generalisasi yang keliru dan stigma negatif terhadap LSM.

Continue reading

Membangun Kemitraan antara Perusahaan & LSM untuk Kesehatan Masyarakat

Kesehatan-HCPIUU No. 40 thn 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Pasal 74 menjelaskan kewajiban bagi PT yang mengelola sumber daya alam untuk melakukan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang disebut tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).

Peraturan lain yang mewajibkan CSR adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007, tentang penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri, maupun penanaman modal asing. Pasal 15 (b) menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban malaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan.

Continue reading

Kepala Daerah Minta Oknum LSM & Ormas Lakukan Pemerasan, Ditindak

Kepala Daerah

Walikota Bogor, Bima Arya S.

Oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi masyarakat (ormas), dan lembaga pemerintah yang dinilai kerap melakukan premanisme terhadap penyelenggara pemerintah daerah (pemda) harus ditindak. Demikian salah satu rekomendasi Orientasi Kepemimpinan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (OKPPD) 2015 Angkatan pertama dalam bidang penegakan hukum.

Continue reading

1,839 Organisasi Nirlaba di Sumut Tidak Jelas

Anggota Konsil LSM Sumut saat audiensi kepada Eddy Syofian (Ka. Badan Kesbangpol Sumut), Selasa, 10/10/2015.

Anggota Konsil LSM Sumut saat audiensi kepada Eddy Syofian (Ka. Badan Kesbangpol Sumut), Selasa, 10/10/2015.

“Melihat perkembangannya saat ini, sangat banyak sekali LSM yang saya bayangkan hari ini berbeda sekali dengan pada zaman dulu. Saat ruang hibah besar, banyak bermunculan, dan pekerjaan pemberdayaan masyarakatnya tidak terarah dengan lembaga yang tidak jelas. Sehingga Kesbangpol Linmas Propinsi Sumatera Utara bisa mengeluarkan puluhan surat keterangan terdaftar (SKT) dalam sehari. Bila dilihat lebih jauh, ternyata banyak bantuan yang tidak tepat sasaran. Selama periode saya disini, perlahan dilakukan perubahan.” Ungkap Eddy Syofian, Kepala Badan Kesbangpol Propinsi Sumatera Utara, saat menerima audiensi dari Konsil LSM Sumut (10/02/2015).

Continue reading

Diperlukan Aturan yang Jelas Tentang CSR

Workshop-kemitraan-Sumut-(8)Mengingat kacaunya penyaluran corporate social responsibility (CSR), antara lain siapa sasaran CSR sesungguhnya, ketepatan penggunaan dana, apakah perusahaan bisa melakukan penyaluran langsung? Dan masalah lainnya, yang diungkap dalam workshop “Kemitraan Strategis antara Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dengan Pemerintah dan Sektor Swasta dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan”, Kamis, 25 September 2014 di Asean Hotel Internasional, yang diselenggarakan oleh Konsil LSM Indonesia Wilayah Sumut hasil kolaborasi kerjasama Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) dan Masyarakat Agribinis dan Agroindustri Indonesia (MAI) didukung oleh ICCO.

Continue reading