Peluang Membangun Desa

Kampung PermaiWawancara Eksklusif BersamaYando Zakaria.

Undang-undang Desa disahkan pada tanggal 18 Desember 2013. Ini akan menjadi sejarah baru bagi desa. Undang-undang ini bertujuan menjadikan desa sebagai fondasi Negara dalam mencapai cita-cita kemerdekaan. Dengan memberikan otonomi pada desa untuk mengatur urusan politik, sosial budaya dan ekonomi, diharapkan desa bisa terlepas dari belenggu kemiskinan, keterbelakangan dan sumber eksploitasi. Buletin KPA edisi 9 mengangkat pandangan dari salah satu tim perumus UU Desa, yaitu Yando Zakaria. Berikut adalah wawancara eksklusif yang dilakukan KPA bersama Yando Zakaria:

Apa Target Utama dari UU Desa?

Ide Awalnya,dari sisi sejarah para pendiri bangsa ini ingin memberikan peran penting pada desa atau disebut dengan nama lain sebagai pondasi terbentunya Negara-bangsa Indonesia, sebagaimana yang kemudian diatur pada Pasal 18 sebelum amandemen. Peran penting itu berkaitan langsung dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan. Meski begitu, bagaimana hal itu dilaksanakan, tidaklah terlalu tegas. Ketidakjelasan pengaturan itu memungkinkan munculnya kebijakan tentang desa yang berbeda dari waktu ke waktu. Ironinya, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa justru menghancurkan desa. Maka, tak heran, ketika reformasi bergulir, undang-undang tentang pemerintahan desa itu salah satu yang dituntut untuk dicabut.

etika proses amandemen konstitusi bergulir, pada tahun 2000, salah satu pasal yang kemudian diamandemen adalah Pasal 18 tadi, agar amanat pengakuan atas otonomi daerah dan juga otonomi desa menjadi lebih clear. Salah satu hasilnya adalah lahirnya Pasal 18B ayat 2, yang intinya adalah tentang pengakuan atas keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat yang adalah desa atau disebut denga nama lain itu.

Meski begitu, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dianggap tetap belum mampu memenuhi amanat Pasal 18B ayat 2 itu. Atas desakan berbagai kalangan dan seiring dengan dinamika pengaturan yang lain, dalam hal ini tentang hal-hal yang terkait dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, maka pada sekitar tahun 2007 ada kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyempurnakan UU 32/2004 tadi ke dalam 3 (tiga) undang-undang. Yakni Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah, dan Undang-undang tentang Desa. Tujuan utamanya tentu adalah menjabarkan amanat Pasal 18B ayat 2 itu ke tingkat peraturan perundang-undangan yang lebih operasional.

Targetan UU Desa
Tujuan utama yang hendak dicapai tentu saja tidak bisa dilepaskan dari cita-cita pendiri Negara ini. Kita tahu pada sidang-sidang yang dilaksanakan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI), para pendiri bangsa itu telah mendiskusikan dan menetapkan susunan pemerintahan Negara Republik Indonesia ini. Bersamaan dengan itu, mereka juga menetapkan desa sebagai aktor penting dalam pelaksanaan berbagai upaya untuk memajukan kehidupan bangsa ini. Namun dalam penyusunan peraturan perundang-undangan pada masa—masa berikutnya amanat itu, seperti yang diwakili oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa, telah dikhianati.

Undang-undang itu malah menghancurkan desa sebagai modal sosial untuk membangun bangsa Indonesia. Inilah yang menjadi perjuangan kita melalui proses legislasi UU Desa yang terbaru. Kembali menempatkan desa sebagai fondasi untuk membangun Negara bangsa Indonesia itu. Asumsinya, kalau kita dapat mengurus desa itu dengan benar maka kita bisa menekan arus urbanisasi dari desa ke kota, misalnya. Kelalaian dan kekeliruan kita dalam mengurus desa, baik
dari segi kesatuan sosial-budaya, sosial politik, dan sebagai suatu kesatuan sistem ekonomi dan lingkungan telah menjadikan desa hari ini tidak lebih dari sebagai simbol kemiskinan, simbol keterbelakangan, dan arena sumber eksploitasi kemanusaian dan alam. Ke depan kita harus mampu mengubah desa menjadi lebih baik lagi.

Apa kendala dalam perumusan UU Desa dan kelompok/partai mana saja yang menentang UU ini?

Kendala yang paling besar dalam merumuskan UU Desa yang baru ini adalah dalam hal mengubah cara pandang melihat desa itu sendiri. Sesuai dengan UU Pemerintahan Desa tahun 1979, desa diposisikan sebagai satuan administrasi pemerintahan semata. Dan pemikiran ini telah berurat-berakar sehingga dalam prosesnya tidak jarang terjadi perdebatan yang cukup keras. Pemikiran ini (yang menempatkan desa sekedar pemerinatahn desa, red.) sebenarnya tidak relevan dan tidak sesuai dengan amanat konstitusi kita yang ada di pasal 18 B ayat 2 itu. Desa bukan hanya sekedar administrasi pemerintahan, tetapi adalah suatu kesatuan sistem sosial budaya, sosial-politik, dan kesatuan sistem ekonomi dan lingkungan.

Dalam tataran seperti itulah wilayah adat atau ulayat itu berada. Jadi, perdebatannya, apakah UU Desa yang baru ini akan masuk melalui pengaturan pada Pasal 18 ayat 7 (terkait dengan Pemerintahan Daerah, red.) sebagaimana yang semula dikonsepsikan oleh pihak Pemerintah, atau pertama-tama diatur berdasarkan amanat pasal Pasal 18 B ayat 2? Melalui adu argumentasi yang sangat kaya, mulai dari pandangan yang bersifat filosofis, sosiologis dan historis, akhirnya disepakati bahwa, pertama-tama, pengaturan tentang desa atau disebut dengan nama lain ke depan adalah sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 18B ayat 2 itu.

Kemudian, karena pengakuan atas desa itu juga pada akhirnya menyangkut kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan pembangunan, UU Desa yang baru ini harus pula merujuk pada amanat Pasal 18 ayat 7 itu. Cara pandang yang baru inilah pangkal dari perubahan-perubahan yang dibawa oleh UU Desa yang baru ini. Situasinya akan bicara lain jika UU Desa ini berangkat dari pintu masuk yang sebaliknya. Dengan cara pandang yang baru ini maka otonomi desa tidak lagi menjadi bagian dari otonomi daerah, melainkan menjadi otonomi desa yang hakiki, yang penyelenggaraannya akan berdasarkan prinsip-prinsip rekognisi dan subsidiaritas.

Cara berfikir baru ini penting karena cara perluan atas desa yang lama telah menyebabkan hilangnya subyek hukum atas hak ulayat desa yang seperti kita saksikan dalam beberapa dasa terkahir ini bermuara pada konflik agraria yang ada kalanya berdarah-darah.

Kelompok yang sangat Menentang?

Ketika cara pandang “baru” itu dikemukakan, pihak DPR bisa segera menerimanya. Perdebatan baru muncul pada saat kesepakatan dengan DPR ini menjadi plattform yang ditawarkan pada pihak Pemerintahan. Semula pihak Pemerintah, sebagaimana dapat dilihat pada draf versi yang diserahkan ke DPR, masih bertahan cenderung mengurus soal pemerintahan saja. Alhamdullilah, akhirnya semua sepakat. Untuk menghindarkan perdebatan yang berulang-ulang tentang hal yang sama ini, sempat dibuat semacam berita acara tentang kesepakatan soal pintu masuk pasal konstitusi ini.

Apa saja pasal-pasal yang bisa menjebak kepala desa ke dalam penyalahgunaan wewenang?

Bagi saya, pada soal itu kita harus melihatnya sebagai sebuah tantangan yang harus kita hadapi. Tentu kita juga tidak mau kalau desa berjalan sendiri tanpa ada singgungannya kepada Negara atau desa mempunyai otonomi yang absolut. Konstitusi kita menjamin hal tersebut bahwa desa tidak berjalan sendiri, tetapi pemerintah memiliki ruang untuk melakukan intervensi terhadap desa.

Saya melihat jebakannya ada di sini, yaitu saat Negara mempunyai intervensi yang terlalu besar terhadap desa. Kita bisa lihat kembali kepada UU Pemerintahan Desa di masa lalu. Alih-alih ingin membangun desa ternyata kita malah menghancurkan desa. Jadi kita batasi ruang intervensi Negara yang terlalu besar dan kita juga tidak menjadikan desa berjalan sendiri dengan otonomi absolut itu.

Kenapa syarat pemilihan kepala desa hanya tamat Sekolah Menengah Pertama? Syarat ini berdasarkan realita sekarang. Secara umum memang pendidikan di desa rata-rata hanya pada SMP. Kalau syaratnya kita naikkan, desa bisa mengalami kesulitan untuk mencari calon-calon kepala desa.

Jadi sebenarnya ini hanya untuk memudahkan desa mencari calon-calon pemimpin di desa. Menjadi tidak adil jika syarat pendidikannya terlalu tinggi, tetapi sarana pendidikan di desa tidak mendukung. Namun, pada kenyataanya, sejak dulu kepala desa pada umumnya adalah lulusan Sekolah Menangah Atas (SMA). Bahkan dibeberapa desa ada yang sarjana. Jadi, masyarakat desa punya kearifan sendiri soal ini.

Apa yang menjadi kelemahan UU Desa?

Sebenarnya UU Desa belum melihat kondisi masyarakat desa secara keseluruhan. Masyarakat desa di Indonesia sangat bermacam-macam. Ada yang desanya sudah setingkat dengan Negara karena sistem tata pemerintahannya sudah teratur. Atau sering disebut oleh peneliti sebagai ‘republik desa’. Namun ada juga yang masih berburu dan meramu. Kehidupan mereka belum menetap dalam sebuah wilayah dan masih hanya berpikir tentang makan dan mencari keturunan.

Jadi pada saat menyusun UU Desa, saya mengusulkan agar model pemerintahan desa dibagi menajdi tiga, yaitu ‘Model Desa asli’, yang kemudian ditetapka dalam UU ini sebagai ‘Desa Adat’, ‘Model Desa Otonom’, yang kemudian disebut sebagai desa saja; dan yang ketiga adalah saya sebut sebagai ‘model desa perbantuan’, konkritnya semacam kelurahan sekarang.

Model desa perbantuan ditujukan kepada masyarakat desa berburu dan meramu. Istilah Negara saja masih sangat asing bagi mereka. Dalam situasi yang begitu, jika mereka dipaksa untuk mendirikan sebuah ‘desa adat’ atau ‘desa otonom’, bisa menimbulkan ketidakadilan juga. Sangat disayangkan model ketiga ini tidak dimasukkan dalam UU Desa. Menurut saya, inilah yang menjadi kelemahan dalam UU Desa yang baru ini. Masih ada semangat ‘penyeragaman’ juga, meski sangat-sangat terbatas. Untuk masalah lainnya saya rasa sudah cukup optimal.

Apa hubungan UU Desa dengan UUPA 1960?

Undang-undang Desa juga disusun merujuk Putusan MK No.35/PUU-X/2012. Selama ini secara hukum tidak ada yang menjamin hak desa adat atau hak kesatuan masyarakat hukum adat itu. Putusan MK 35 Tahun 2012 (Putusan MK atas JR yang diajukan AMAN dan dua kesatuan masyarakat hukum adat lainnya, red.) ini menjadikan Kesatuan Hukum Adat diakui. Artinya melalui UU Desa dapat menghidupkan status hukum kesatuan masyarakat hukum adat menjadi subjek hukum atas tanah-tanah ulayat yang ada di desa-desa adat itu.

Undang-undang Pokok Agraria 1960 sebenarnya sudah mengakui hak-hak masyarakat adat, tetapi hanya ada satu hukum yang mengakui hak tersebut yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan No.5/1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Namun hukum ini tidak menjadi instrument untuk melakukan pendaftaran tanah hak ulayat. Untuk mengatur pendaftaran tanah peraturannya sedang digodok di dalam UU Pertanahan. Jadi, UU Desa masih berhubungan dengan UU Pertanahan. Meski begitu, setidaknya UU Desa telah membantu menetapkan subjek hukum hak masyarakat adat. Kita berharap UU Pertanahan mampu mengakomodir masalah pendaftaran tanah ulayat adat ini lebih lanjut.

Apakah UU Desa masih mengakomodir kelompok tani yang di luar struktur desa?

Undang-undang Desa membuka ruang yang sangat luas kepada masyarakat desa untuk membentuk lembaga kemasyarakatan melalui Musyawarah Desa. Kalau dulu sifatnya ditetapkan secara tertutup seperti BPD, PKK, RT dan RW, sekarang ditetapkan oleh masyarakat melalui Musyawarah Daerah.

Kuncinya ada pada inisiatif masyarakat untuk mendesak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar menetapkan kelompok-kelompok tani sebagai lembaga masyarakat. Dengan demikian kelompok tani tersebut berhak untuk mendapatkan anggaran desa, punya hak berpendapat dalam musyawarah desa, dan mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan desa.

Apa tantangan UU Desa Terhadap Globalisasi?

Tantangan globalisasi ini sebenarnya sama dengan yang dihadapi oleh Negara. Sekarang ini, sesuai dengan UU Desa, Pengelolaan aset desa ada pada Kepala Desa sehingga kekuatan modal akan lebih mudah masuk dan mengkibatkan aset desa bisa berpindah kepada pemodal. Untuk mengatasi laju investasi, Negara juga sulit menghadapinya, tetapi jika kita balik logikanya, kalau Negara tidak sanggup melawan kekuatan modal maka kita harus tunjukkan bahwa desa sanggup melawannya. Kemungkinan ini tentunya tidak tertutup. Tugas kita sekarang adalah melakukan penguatan di masyarakat agar terhindar dari bahaya-bahaya globalisasi. (Nangin dan Jarwo)

Yando ZakariaYando Zakaria adalah salah satu tim yang menyusun UU Desa. Aktivitasnya untuk meneliti desa di Indonesia terbilang cukup lama, yaitu 25 tahun. Beliau lahir di Padang, Sumatera Barat 26 Januari 1960 dan sekarang tinggal di Yogyakarta. Pria yang akrab disapa Yando telah bekerja di lembaga penelitian, baik nasional maupun internasional sejak tahun 1985. Bung Yando lulus dari Anthropologi FISIP UI pada tahun 1988 dan pada tahun 1993-1998 bekerja di Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI).

Semasa kuliah sampai sekarang, Bung Yando terlibat dalam membangun dan memajukan beberapa lembaga seperti WALHI, YLBHI, INDISCA, ETNODATA, LATIN, YLLI, JATAM, AMAN, INSIST, FPPD dan lain-lain. Saat ini aktivitas Bung Yando adalah mengajar di FISIP UGM dan bekerja sama dengan lembaga Lingkar Pembaruan Desa dan Agraria (KARSA) untuk melakukan berbagai penelitian.Bung Yando telah menulis 100 tulisan yang dipublikasikan disejumlah media massa, jurnal ilmiah dan makalah. Selain itu, berbagai karya dalam bentuk buku telah lahir dari tangan Bung Yando. Adapun hasil karya bukunya adalah Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat (WALHI, 1995); Abieh Tandeh, Masyarakat Desa di Bawah Rezim Orde Baru (ELSAM, 2000); dan Merebut Negara, Beberapa Catatan Reflektif Tentang Upaya Pengakuan dan Pemulihan Otonomi Desa (Yogyakarta: KARSA & LAPERA Pustaka Utama, 2004).

Sumber: Suara Pembaruan Agraria, edisi IX (Desember 2013 – Februari 2014).

Foto: http://sonofmountmalang.wordpress.com & http://www.teraslampung.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s