Menakar Prinsip Akuntabilitas

Pertemuan anggota Konsil LSM Sumut.

Oleh: Sugiarto Arif Santoso
Akuntabilitas sebagai suatu prinsip seharusnya berlaku pada semua kalangan baik pemerintah, perusahaan, ONL (organisasi nirlaba) dan badan publik lainnya. Istilah badan publik menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Pada kenyataannya prinsip ini sering dimaknakan hanya dalam konteks yang lebih prosedural administratif.

Prinsip akuntabilitas sering diorientasikan pada hal-hal yang bersifat administratif seperti laporan keuangan, laporan program dan lain sebagainya. Padahal pada esensinya prinsip akuntabilitas berbicara juga mengenai tata kelola dan tata laksana organisasi. Di dalam tata kelola dan tata laksana organisasi terkandung muatan prosedur, aturan, budaya, dan sistem-sistem yang membentuk performance organisasi.

Tulisan ini ingin berbagi pengalaman mengenai aspek-aspek penting dalam menakar akuntabilitas ONL. Akuntabilitas dalam hal ini dimaknakan secara lebih luas dan terintegrasi dalam seluruh aspek keorganisasian. Aspek keorganisasian mengandung empat hal utama yaitu landasan organisasi, tata kelola, tata laksana dan keberlanjutan. Keempat aspek organisasi ini terinspirasi oleh “ngupas buah bawah”. Semakin ke dalam semakin pedas di mata dan lapisan terdalamnya adalah landasan organisasi. Inti organisasi ada pada landasan organisasi. Tata kelola dan tata laksana adalah perangkat fisiknya dan keberlanjutan adalah produktivitas.

Landasan organisasi mencakup ide-ide, rasionalitas, konteks dan tujuan organisasi ini didirikan. Peran para pendiri organisasi dimulai dari ide-ide yang kontekstual berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi baik sosial, politik, budaya, hukum, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Selanjutnya, para pendiri menetapkan tujuan organisasi didirikan dengan alasan yang rasional dan masuk akal. Dalam konteks keorganisasian di Indonesia, setelah organisasi disahkan secara formal dan membentuk organ kelembagaan, maka para pendiri idealnya melebur pada organ tersebut.

Persoalan yang masih dihadapi oleh ONL di Indonesia adalah para pendiri masih memiliki kepemilikan atas organisasi yang didirikannya, mirip seperti pemilik perusahaan ataupun bisnis. Hal ini ditunjukkan dari mekanisme atau aturan dalam  organisasi yang menyatakan bahwa pendiri mempunyai kewenangan dalam mengangkat direktur, mengesahkan perencanaan dan pelaporan. Beberapa ONL, dalam pengamatan saya, mengalami kegalauan pada personil organisasi yang telah bekerja keras dan loyal pada organisasi namun tidak mempunyai kepemilikan atas organisasi tersebut. Reaksi organisasi menghadapi persoalan tersebut beragam. Ada yang organisasinya tetap menjalankan rutinitas program dan mencoba untuk memperbaiki hubungan staf pelaksana dengan pendiri. Ada personil organisasi yang memilih membentuk lembaga baru. Ada organisasi yang mempertahankan peran pendiri yang besar dengan pilihan strategi mengharapkan orang lain sebagai pelaksana untuk menerima peran pendiri yang seperti itu.

Persoalan lainnya yang dihadapi ONL adalah board yang kurang memahami perannya dalam organisasi. Board dalam organisasi yayasan biasa disebut dengan Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan Badan Pengurus. Board dalam perkumpulan adalah struktur di atas Badan Pengurus atau Pelaksana. Biasanya dalam perkumpulan dikenal dengan sebutan Dewan Perwakilan Anggota (DPA), dan sejenisnya. Peran board biasanya diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga. Board sering dijumpai tidak terlihat memainkan perannya dengan cukup baik. Contohnya, board tidak bertindak memberikan arahan yang jelas bagi pelaksana. Board kurang memahami skema program organisasi sehingga lemah dalam pengawasan mengenai target-target yang telah direncanakan organisasi. Board tidak mempunyai kekuatan dalam menyelesaikan konflik antara staf dan direktur organisasi. Fenomena ini disebut dengan sleeping board.

Persoalan pendiri dan sleeping board merupakan persoalan akuntabilitas dalam organisasi. Pada tataran relasi tata kepengurusan organisasi, akuntabilitas memberi perhatian utama pada relasi yang simetris berdasarkan hak dan kepemilikan serta berfungsinya organ-organ organisasi berdasarkan peran yang dimilikinya. Sebagian besar donor/donatur kurang melihat ini sebagai suatu persoalan karena kepentingan donor/donatur lebih pragmatis yaitu proyek dapat berjalan sesuai hasil yang diharapkan. Namun beberapa donor/donatur melihat ini sebagai salah satu dasar pertimbangan atas kerja sama yang akan dilakukan.

Keluhan terhadap ONL yang tidak bisa mempertanggungjawabkan pekerjaannya juga kerap datang dari pemerintah dan perusahaan. Mereka mengatakan kurang percaya bekerja sama dengan ONL. Banyak di antara ONL yang bekerja sama dengan pemerintah menghilang baik orang maupun kantor. Pertanyaannya apakah verifikasi kerja sama dengan ONL yang dilakukan pemberi dana sudah tepat? Mungkin sudah tepat dalam sudut pandang administrasi. Misalnya, akta, SK Kemenkumham, SKT (Surat Keterangan Terdaftar) dan domisili dapat dipenuhi. Apakah dokumen-dokumen tersebut dapat menjamin akuntabilitas organisasi? Tentu saja tidak. Masih diperlukan asesmen yang mendalam bagaimana check and balances dalam organisasi. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa organisasi bukanlah suatu badan publik tetapi hanyalah badan private yang dimiliki oleh personal untuk kepentingan memperoleh keuntungan bagi dirinya, meski dalam dokumen menunjukkan sebaliknya.

Begitupun dalam hal tata kelola dan tata laksana organisasi. Tata kelola dalam arti bagaimana pengelolaan organisasinya, apakah akuntabilitas diterapkan dalam hal menyusun perencanaan, monitoring dan evaluasi. Tata laksana organisasi mencakup bagaimana mengelola administrasi, keuangan, kantor, program/layanan, informasi, SDM, pengelolaan konflik dan lain sebagainya. Akuntabilitas dalam hal tata kelola dan tata laksana organisasi penting untuk ditinjau dalam menakar kesehatan ONL. Tata kelola dan tata laksana organisasi yang ideal adalah yang berpedoman pada landasan organisasi (cita-cita organisasi).

Menakar akuntabilitas ONL saat ini sangat diperlukan dimana saat ini tingkat kepercayaan terhadap ONL semakin menurun dan memberikan dampak pada ONL yang benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Sumber: https://www.linkedin.com/pulse/menakar-prinsif-akuntabilitas-sugiarto-arif-santoso

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s