Menakar Prinsip Akuntabilitas

Pertemuan anggota Konsil LSM Sumut.

Oleh: Sugiarto Arif Santoso
Akuntabilitas sebagai suatu prinsip seharusnya berlaku pada semua kalangan baik pemerintah, perusahaan, ONL (organisasi nirlaba) dan badan publik lainnya. Istilah badan publik menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Pada kenyataannya prinsip ini sering dimaknakan hanya dalam konteks yang lebih prosedural administratif.

Continue reading

Kepala Daerah Minta Oknum LSM & Ormas Lakukan Pemerasan, Ditindak

Kepala Daerah

Walikota Bogor, Bima Arya S.

Oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi masyarakat (ormas), dan lembaga pemerintah yang dinilai kerap melakukan premanisme terhadap penyelenggara pemerintah daerah (pemda) harus ditindak. Demikian salah satu rekomendasi Orientasi Kepemimpinan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (OKPPD) 2015 Angkatan pertama dalam bidang penegakan hukum.

Continue reading